Otonomi Daerah dan Variabel-Variabel Pemicu Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Aceh

Deskripsi

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumber daya yang ada dan dapat membentuk pola kerjasama antar pemerintahan daerah dengan sektor swasta. Pada umumnya, dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah akan mengalami dilema antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan Distribusi Pendapatan. karena merupakan suatu hal yang mustahil keduanya dicapai dalam waktu yang bersamaan, pengutamaan yang satu akan mengorbankan yang lain. Kesenjangan distribusi pendapatan merupakan realita yang ada di negara maju maupun negara berkembang, dan semakin menjadi perhatian utama dimasa pandemic saat ini.

Pandemic dikarenakan corona virus menyebabkan pemerintah di berbagai negara menetapkan berbagai kebijakan yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terhambat dan dibatasi, sehingga angka kemiskinan dan ketergantungan kepada pemerintah semakin tinggi. Setiap daerah memiliki karakteristik permasalahan ekonomi yang berbeda-beda. Semakin rendahnya angka ketimpangan antar daerah maka dapat mengindikasikan kondisi ekonomi yang positif dan merata disetiap daerah. Provinsi Aceh menjadi menarik untuk dikaji dan dianalisis dikarenakan Provinsi Aceh sebagai salah satu Provinsi di ujung barat Indonesia yang pernah menghadapi konflik berkepangan dengan Republik Indonesia, sehingga proses pembangunan dan pemerataan pembangunan sulit dilaksanakan.

Dan Saat keadaan ekonomi Aceh mulai membaik, Aceh Bersama-sama dengan provinsi lainnya di Indonesia bahkan di dunia sempat mengalami keterpurukan ekonomi akibat kondisi pandemic covid 19 yang menyebabkan semakin extrimnya kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah. Kesenjangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota seprovinsi Aceh mengalami perubahan yang signifikan sejak awal pandemi terjadi, walaupun peningkatan kesenjangan distribusi pendapatan yang terjadi di masa pandemi masih tergolong rendah. Kebijakan alokasi dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh menjadi sumber penerimaan yang mampu meningkatkan derajat fiskal daerah. Kekhawatiran yang muncul ialah program-program belanja daerah yang didanai oleh dana OTSUS dapat memunculkan kesenjangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa kesenjangan yang terjadi di Provinsi Aceh disebabkan karena faktor lemahnya penyediaan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain dari pengaruh dana otonomi khusus, Variabel makro ekonomi yang mempengaruhi secara dominan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan adalah Produk Domestik Regional Bruto , Pertumbuhan PDRB hanya akan mengurangi ketimpangan ditahap awal pembangunan, untuk tahap berikutnya pertumbuhan yang meningkat tidak beriringan dengan pemerataan pembangunan yang merata. Jumlah penduduk dapat menjadi faktor yang meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan apabila sebaran populasi penduduk tidak merata. Rasio dependensi yang tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia muda dan tua juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah.

Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya. Indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis. Hal tersebut menyebabkan penduduk berusaha untuk mempersiapkan membuka usaha sendiri, selain itu juga ada yang sedang menunggu untuk memulai bekerja yang termasuk dalam kategori penganggurn terbuka. Berdasarkan perhitungan menggunakan gini ratio dan indeks Williamson selama 10 tahun terakhir Kesenjangan Distribusi Pendapatan di kabupaten/kota provinsi Aceh tergolong rendah, tetapi Disisi lain Provinsi Aceh digolongkan sebagai Provinsi yang tingkat kemiskinannya terus meningkat dan merupakan provinsi termiskin se-Sumatra, padahal ketimpangangan distribusi pendapatan merupakan indikator kemiskinan relative.

Seharusnya jika didasarkan pada teori tersebut, saat angka gini ratio rendah maka KDP juga rendah yang berarti juga rendahnya angka kemiskinan.