Inkonsistensi Penerapan Sanksi Pidana Pada Undang-Undang Perkebunan

Rp150.000

Lahan sebagai modal dasar untuk menjalankan usaha perkebunan sehingga pengelolaan lahan perkebunan dan penegakan hukum atas penyalahgunaan lahan perkebunan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan keadilan tanpa mengabaikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Usaha perkebunan menjadi salah satu usaha yang memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian negara. Banyaknya penggunaan lahan perkebunan secara tidak sah pada usaha perkebunan baik yang dikelola oleh individu maupun badan usaha memicu terjadinya konflik antara masyarakat dan perusahaan. Buku ini membahas tentang bagaimana aturan hukum tentang pengelolaan fungsi dan pemanfaatan lahan perkebunan serta penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan lahan perkebunan secara tidak sah. Sanksi pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan hukumnya, sehingga terjadinya inkonsistensi penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan lahan perkebunan secara tidak sah. Diperlukannya rumusan yang jelas terhadap unsur-unsur pada Pasal 107, yaitu penggolongan perbuatan pidana penggunaan lahan perkebunan secara tidak sah, dan syarat-syarat yang memenuhi unsur penggunaan lahan perkebunan secara tidak sah sehingga penerapan sanksi pidana dapat optimal dan memenuhi rasa keadilan yang bertujuan agar tercapainya Pembangunan usaha perkebunan yang berkelanjutan.

Deskripsi

Inkonsistensi Penerapan Sanksi Pidana Pada Undang-Undang
Perkebunan
Dr. Jhon Tyson Pelawi S.H., M.H
Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Dr. Marlina, S.H. M.Hum
Desain Cover:
Radin Surya
Tata Letak:
Ida Farida
Editor:
Ida Farida
ISBN: 978-623-8709-71-7

Jumlah Halaman: 253

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Inkonsistensi Penerapan Sanksi Pidana Pada Undang-Undang Perkebunan”

Rekomendasi Untukmu

Lihat Semua