INFANT MORTALITY RATE KABUPATEN KLATEN
Rp95.000
Deskripsi
INFANT MORTALITY RATE
KABUPATEN KLATEN
ISBN: –
Penulis:
Merlin Swantamalo Magna, S.H., M.H.
Yuliana Ristantya Ningsih, S.Pd., M.Sc.
Ulfah Sulistyowati, S.Si., M.Si.
Tishlahatul Ulya Muflihal Fahmi, S.Tr.Sos.
Editor:
Isma
Penyunting:
Komarudin
Penerbit:
CV. Green Publisher Indonesia
Jumlah Halaman:
58 Halaman
*Sinopsis*
Hadirnya kebijakan publik bersama dengan proses politik, maka dalam pembentukan kebijakan public akan muncul keputusan yang akan menjadikan suatu keputusan dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemnfaatan bagi pencari keadilan. Hal tersebut juga membutuhkan proses politik dari majelis hakim sehingga para pihak yang berperkara dapat menerima keputusan sehingga akhirnya menciptakan sebuah putusan yang adil. Selanjutnya ketika salah satu pihak yang berperkara tidak setuju dengan putusan hakim dapat mengajukan dissenting opinion dalam persidangan dengan menunjukan persamaan atau perbedaan oleh majelis hakim untuk menentukan suatu keputusan yang tercantum dalam putusan dan disertai dengan alas an-alasan sehingga pada akhirnya akan menjadi kebijakan publik.
Cara ini harus melewati tahapan-tahapan pemeriksaan yang diatur dalam hukum acara, Analisa riset, dan pertimbangan dari majelis hakim sehingg mampu melahirkan suatu kebijakan public yang tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyaeakat dan pihak yang berperkara. legalitas, terkait dengan hukum yang berarti sebuah aturan ditetapkan oleh kekuasaan yang legal dan pemberlakukannya dapat dipaksakan oleh hukum. Nuryanti menjelaskan jika diantara hukum dan kebijakan publik mempunyai kesamaan karena jika menyaksikan diantara proses pembentukan hukum dengan proses formulasi kebijakan publik, kedua proses tersebut diawali dari kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan diakhiri dengan sebuah solusi ketetapan dari kenyataan tersebut. Selanjutnya Nuryanti berpendapat Produk hukum yang dalam hal ini adalah Undang-Undang melahirkan kekuatan dan kemapanan, sedangkan kebijakan publik utamanya berkiblat pada kepentingan publik.
Ulasan
Belum ada ulasan.