Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumber daya yang ada dan dapat membentuk pola kerjasama antar pemerintahan daerah dengan sektor swasta.\u00a0Pada umumnya,\u00a0dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,\u00a0pemerintah akan mengalami dilema antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan Distribusi Pendapatan.\u00a0karena merupakan suatu hal yang mustahil keduanya dicapai dalam waktu yang bersamaan,\u00a0pengutamaan yang satu akan mengorbankan yang lain.\u00a0Kesenjangan distribusi pendapatan merupakan realita yang ada di negara maju maupun negara berkembang,\u00a0dan semakin menjadi perhatian utama dimasa pandemic saat ini.<\/p>\n
Pandemic dikarenakan corona virus menyebabkan pemerintah di berbagai negara menetapkan berbagai kebijakan yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terhambat dan dibatasi,\u00a0sehingga angka kemiskinan dan ketergantungan kepada pemerintah semakin tinggi.\u00a0Setiap daerah memiliki karakteristik permasalahan ekonomi yang berbeda-beda.\u00a0Semakin rendahnya angka ketimpangan antar daerah maka dapat mengindikasikan kondisi ekonomi yang positif dan merata disetiap daerah.\u00a0Provinsi Aceh menjadi menarik untuk dikaji dan dianalisis dikarenakan Provinsi Aceh sebagai salah satu Provinsi di ujung barat Indonesia yang pernah menghadapi konflik berkepangan dengan Republik Indonesia,\u00a0sehingga proses pembangunan dan pemerataan pembangunan sulit dilaksanakan.<\/p>\n
Dan Saat keadaan ekonomi Aceh mulai membaik,\u00a0Aceh Bersama-sama dengan provinsi lainnya di Indonesia bahkan di dunia sempat mengalami keterpurukan ekonomi akibat kondisi pandemic covid 19 yang menyebabkan semakin extrimnya kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah.\u00a0Kesenjangan distribusi pendapatan di kabupaten\/kota seprovinsi Aceh mengalami perubahan yang signifikan sejak awal pandemi terjadi,\u00a0walaupun peningkatan kesenjangan distribusi pendapatan yang terjadi di masa pandemi masih tergolong rendah.\u00a0Kebijakan alokasi dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh menjadi sumber penerimaan yang mampu meningkatkan derajat fiskal daerah.\u00a0Kekhawatiran yang muncul ialah program-program belanja daerah yang didanai oleh dana OTSUS dapat memunculkan kesenjangan distribusi pendapatan antar Kabupaten\/Kota di Provinsi Aceh.<\/p>\n
Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa kesenjangan yang terjadi di Provinsi Aceh disebabkan karena faktor lemahnya penyediaan kebutuhan dasar,\u00a0seperti pendidikan dan kesehatan.\u00a0Selain dari pengaruh dana otonomi khusus,\u00a0Variabel makro ekonomi yang mempengaruhi secara dominan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan adalah Produk Domestik Regional Bruto\u00a0,\u00a0Pertumbuhan PDRB hanya akan mengurangi ketimpangan ditahap awal pembangunan,\u00a0untuk tahap berikutnya pertumbuhan yang meningkat tidak beriringan dengan pemerataan pembangunan yang merata.\u00a0Jumlah penduduk dapat menjadi faktor yang meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan apabila sebaran populasi penduduk tidak merata.\u00a0Rasio dependensi yang tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia muda dan tua juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah.<\/p>\n
Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah,\u00a0demikian pula sebaliknya.\u00a0Indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis.\u00a0Hal tersebut menyebabkan penduduk berusaha untuk mempersiapkan membuka usaha sendiri,\u00a0selain itu juga ada yang sedang menunggu untuk memulai bekerja yang termasuk dalam kategori penganggurn terbuka.\u00a0Berdasarkan perhitungan menggunakan gini ratio dan indeks Williamson selama 10 tahun terakhir Kesenjangan Distribusi Pendapatan di kabupaten\/kota provinsi Aceh tergolong rendah,\u00a0tetapi Disisi lain Provinsi Aceh digolongkan sebagai Provinsi yang tingkat kemiskinannya terus meningkat dan merupakan provinsi termiskin se-Sumatra,\u00a0padahal ketimpangangan distribusi pendapatan merupakan indikator kemiskinan relative.<\/p>\n
Seharusnya jika didasarkan pada teori tersebut,\u00a0saat angka gini ratio rendah maka KDP juga rendah yang berarti juga rendahnya angka kemiskinan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumber daya yang ada dan dapat membentuk pola kerjasama antar pemerintahan daerah dengan sektor swasta.\u00a0Pada umumnya,\u00a0dalam mewujudkan pembangunan […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":618,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_price":"125000","_stock":null,"_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false},"product_brand":[],"product_cat":[15,22],"product_tag":[],"class_list":{"0":"post-617","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"product_cat-buku-monograf","7":"product_cat-buku-nasional","9":"first","10":"instock","11":"shipping-taxable","12":"purchasable","13":"product-type-simple"},"yoast_head":"\n