Studi ini berusaha menyajikan kepada kita compatibility (ketersesuaian) Qanun syariah dengan melihat perspektif dalam Keuangan Aceh: apakah secara content (isi), Qanun tersebut berkesesuaian dengan peraturan yang dijamin dalam instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terfokus pada pelanggaran-pelanggaran pada sistem keuangan dalam implementasi Qanun-Qanun tersebut. Kalau apa yang ditemukan studi ini benar, maka dapat dikatakan di sini ada kesamaan dalam melaksanakan kewajibannya. Kewajiban mengambil Kebijakan Qanun Syariah dengan Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Kontrol terhadap produk peraturan daerah (Perda atau Qanun) sepertinya tidak berjalan, padahal hal ini sudah dimandatkan oleh UU kepada Pemerintah Pusat dan Mahkamah Agung. Saya kira di sinilah letak relevansi studi ini: ia bisa menjadi bahan refleksi dan pelajaran bagi kalangan legislator dan eksekutif di Aceh khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya. Selain, tentu saja, bagi kalangan masyarakat sipil yang memajukan sistem Keuangan di Aceh<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Studi ini berusaha menyajikan kepada kita compatibility (ketersesuaian) Qanun syariah dengan melihat perspektif dalam Keuangan Aceh: apakah secara content (isi), Qanun tersebut berkesesuaian dengan peraturan yang dijamin dalam instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terfokus pada pelanggaran-pelanggaran pada sistem keuangan dalam implementasi Qanun-Qanun tersebut. Kalau apa yang ditemukan studi ini benar, maka dapat dikatakan […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":213,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"product_brand":[],"product_cat":[15],"product_tag":[],"class_list":["post-106","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-buku-monograf","first","instock","shipping-taxable","purchasable","product-type-simple"],"yoast_head":"\n